RAKOR : Sekda Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri rakor pengelolaan keuangan daerah se-Kalbar di Qubu Resort, Kamis (4/5).
KETAPANG, MENITNEWS.id – Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah se-Kalimantan Barat 2023 di Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya, Kamis (4/5). Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, hadir dalam rapat tersebut.
Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda kabupaten/kota se-Kalbar. Sebelum rakor dilaksanakan terlebih dahulu digelar malam ramah tamah yang dilaksanakan pada Rabu (3/5) malam.
Sekda Ketapang, Alexander Wilyo, menilai jika rakor pengelolaan keuangan daerah digelar guna melakukan penyamaan persepsi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan. “Banyak hal yang bisa didiskusikan, baik soal dinamika maupun kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perubahan-perubahan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Apalagi, lanjut Alex, narasumber dalam kegiatan tersebut merupakan pihak yang kompeten. Di antaranya pejabat dari Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri dan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan hingga BPK RI Perwakilan Kalbar.
Menurutnya, salah satu kalau fokus dalam rakor tersebut di antaranya mengenai pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. “Selain masalah Pilkada, materi rakor juga terkait dengan mandatory spending dan kebijakan pusat “treasury deposit facility” atau terkait penyaluran dana transfer secara non tunai, tidak lagi secara tunai,” jelasnya.
Berkaitan dengan pembiayaan Pilkada, Pemkab Ketapang secara bertahap sudah mulai menganggarkan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang pada
APBD 2022, APBD 2023 dan RAPBD 2024. “Kita mendukung secara penuh sesuai kebutuhan yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, serta untuk pengamanan. Saat ini usulan kebutuhan masih diverifikasi oleh tim verifikasi Badan Kesbangpol bersama pihak pengusul,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Andreas Hardi, mengatakan pihaknya sudah menerima pengajuan dana dari para pihak untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. “Untuk pengajuan dari KPU, Bawaslu, Polres, Kodim dan Lanal, total pengajuan keseluruhan sekitar Rp85,6 miliar,” katanya.
Andreas mengatakan, saat ini pengajuan belum direalisasikan lantaran masih dalam proses verifikasi dan validiasi. Setelah diverifikasi akan diproses melalui aplikasi E-Hibah berdasarkan Perbup Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
“Setelah diverifikasi bersama para pihak terkair bisa saja berkurang dan dirasionalisasikan sesuai dengan peraturan berlaku dan melihat kondisi situasi serta kebutuhan di lapangan baru dilaksanakan penandatangan NPHD yang dijadwalkan pada Oktober 2023 mendatang,” pungkasnya. (*)
